Himalayapost.id – Dharmasraya – Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Dharmasraya, anggota Komisi III bidang kesehatan, Amrizal, SH, mengajak pemerintah daerah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer dan Tenaga Harian Lepas (THL) yang belum menjadi pegawai kontrak P3K.
Amrizal, yang merupakan politisi dari partai Golkar, akan memulai periode kedua jabatannya dari tahun 2024 hingga 2028 setelah terpilih kembali dalam pemilihan umum yang berlangsung pada 14 Februari 2024.
Dalam pernyataannya, Amrizal menekankan bahwa banyak dari tenaga honorer dan THL ini adalah mereka yang telah berjuang tanpa kenal lelah selama pandemi COVID-19, bekerja siang dan malam untuk memastikan masyarakat terlindungi dari virus mematikan tersebut. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa sudah saatnya bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum melalui pengangkatan menjadi pegawai P3K.
Amrizal juga menyoroti pentingnya evaluasi dan pengangkatan tenaga kesehatan, mengingat kebutuhan yang masih tinggi di 52 nagari yang ada di Dharmasraya. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk mendorong pemerintah daerah dan menyuarakan aspirasi tenaga kesehatan yang masih banyak belum mengikuti tes P3K.
Pemerintah pusat telah merencanakan program pengangkatan tenaga honorer dan THL menjadi pegawai P3K, dan Amrizal mengimbau agar pemerintah daerah segera mengikuti program ini. Ia menambahkan bahwa hal ini tidak hanya akan memberikan kepastian hukum bagi para tenaga kesehatan, tetapi juga akan meningkatkan motivasi dan kinerja mereka dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam memperkuat sistem kesehatan di Dharmasraya, terutama setelah tantangan yang dihadapi selama pandemi. Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, diharapkan tenaga kesehatan di Dharmasraya dapat bekerja dengan lebih baik dan profesional, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Amrizal menutup pernyataannya dengan harapan bahwa pemerintah daerah akan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan di Dharmasraya mendapatkan pengakuan dan perlindungan yang mereka layak dapatkan setelah pengabdian mereka selama pandemi. (NT)
