Himalayapost.id, Dharmasraya – Penyampaian pandangan umum fraksi – fraksi anggota DPRD terhadap nota penjelasan Bupati terkait dengan pembahasan APBD perubahan tahun 2022.
Hadir dalam sidang paripurna tersebut wakil ketua DPRD Ir.H.Adi Gunawan, Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan yang diwakili Sekdakab H.Adlisman. Sementara dari 30 orang anggota DPRD Dharmasraya hanya sebanyak 26 orang yang hadir, 4 diantaranya diketahui izin.
Untuk Fraksi Bangsa Sejahtera disampaikan, oleh Irmon. S.Hut. . Dalam pandangan umum atas nota penjelasan bupati terkait dengan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ini.
“Kami juga mengucapkan terimakasih kepada kepala daerah yang telah menyampaikan nota penjelasannya. Kita sudah mengikuti berbagai rangkaian acara dalam menyambut HUT RI ke 77 tahun dan termasuk kegiatan Festival Pamalayu dan ditambah kita semua dikejutkan kenaikan BBM,” ujar Irmon.
“Untuk saat ini, soal Pendapatan Asli Daerah, kami mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam penyesuaian target sehingga mampu menaikan PAD yang mulanya Rp. 92.537.611.707,- di awal APBD tahun 2022,” terangnya.
Nah, pada perubahan Tahun 2022 ini, lanjutnya menjadi Rp. 99.782.619.674,- atau meningkat sabanyak 8%. Namun demikian, pendapatan dari pajak daerah malah mengalami penurunan, dari Rp. 26.381.633.896,- menjadi Rp. 22.771.715.953,- turun sebanyak 14% kenapa? kami mohon dijelaskan,” ucapnya memberikan pertanyaan.
Sementara, itu belanja daerah pada awal tahun 2022 sebesar Rp. 933.924.423.063,-pada perubahan APBD tahun 2022 menjadi Rp. 980.516.978.532,- atau bertambah sebesar Rp. 46.592.555.469,- atau naik sebesar 5%. Namun , demikian patut dipertanyakan terkait penambahan belanja daerah jauh lebih besar dari pada penambahan pendapatan daerah,”tuturnya kembali mempertanyakan.
Dikatakannya , APBD tahun 2022 kita defisit, sehingga perubahan APBD tahun 2022 tetap defisit. Dan mohon dijelaskan seberapa penting dan urgen penambahan belanja daerah sebesar 5% itu. Sedangkan defisit anggaran pada Ranperda perubahan APBD tahun 2022 masih terdapat juga defisit sebesar Rp.12.414.736.692.
Dalam hal sesuai dengan ketentuan bahwa dalam pengajuan Rancangan Perubahan APBD tahun 2022 ke Gubernur untuk dilakukan evaluasi harus dalam kondisi balance dalam arti defisit nol rupiah, maka defisit sebesar Rp.12.414.736.692 tentu akan dicarikan solusi secara bersama-sama dalam pembahasan di tingkat komisi DPRD dengan TAPD bersama OPD nantinya.
“Dalam upaya menghilangkan defisit itu, Fraksi Bangsa Sejahtera memberikan rambu-rambu yakni tetap memberikan prioritas terhadap program-program yang berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat, kesejateraan masyakarat dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) dengan baik dan seksama, termasuk tunjangan ASN dan honor non ASN, karena pasti juga terdampak dengan kenaikan BBM bersubsidi saat ini,” tukasnya.
Selain itu kami berharap untuk meninjau ulang.kembali anggaran Pelwana serentak yang akan dilaksanakan tahun ini. Sebab, berbagai keluhan yang kami dapatkan dari Nagari. Hal ini, dikarenakan anggaran pelwana sangat jauh berkurang dari pemilihan wali nagari enam tahun silam. Dia juga mengingatkan jangan sampai keterbatasan anggaran itu mempengaruhi kualitas proses hasil dari Pemilihan Wali Nagari.
Karena, sebutnya Wali Nagari adalah pemerintahan terdepan dalam melayani masyarakat.Tetap mengoptimalkan pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD. Karena pokok-pokok pikiran itu sudah tersosialisasikan ke masayarakat, secara keseluruhannya anggaranpun jumlahnya tidak terlalu besar.
“Pengoptimalan pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD itu, berdampak pada pemerataan pembangunan dan perputaran roda ekonomi rakyat,” pungkasnya.
Terlihat hadir Kapolres Dharmasraya AKBP. Nurhadiansyah.S.I.K, Danramil Mayor .Inf.CAj Tuti (k) Handayani , OPD, Camat dan Wali Nagari se Kabupaten Dharmasraya.(SP)
