Himalayapost.id, Jakarta- Kemendagri menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah pada Senin (7/11/22), di Kantor Pusat Kemendagri dan dihadiri jajaran kepala daerah se-Indonesia secara virtual.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan itu meminta atensi Gubernur Sumbar yang mencatatkan angka inflasi di Sumbar yang cukup tinggi, yaitu mencapai 7,87 persen berdasarkan data per Oktober 2021-Oktober 2022.
“Saya paham, meskipun Pak Gubernur Sumatera Barat ini sudah banyak sekali melakukan intervensi-intervensi di lapangan, tapi mungkin ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga mungkin memerlukan dukungan dari pusat,” ujar Mendagri Tito.
Adapun inflasi di Sumbar di antaranya dipicu kenaikan harga beras dan sejumlah komoditas pangan lain. Padahal, produksi beras di Sumbar termasuk surplus.
Kenaikan itu, kata dia, dipicu oleh tingginya permintaan dari daerah tetangga seperti Riau dan Kepulauan Riau karena harga jual yang relatif lebih tinggi. Sehingga banyak petani atau pengusaha yang menjual berasnya ke daerah tetangga.
“Langkah-langkah yang sudah Bapak (Gubernur Sumatera Barat) lakukan cukup detail, namun sebagai informasi, ini belanja tidak terduga ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal oleh semua provinsi, kabupaten kota,” tegas Mendagri.
Berdasarkan data yang dikantongi Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri per 4 November 2022, total alokasi anggaran BTT se-Indonesia adalah Rp17.515,82 triliun. Namun alokasi anggaran tersebut baru terealisasi 12,74 persen atau Rp2.231,68 triliun.
Untuk realisasi BTT di tingkat provinsi baru tercatat 6,25 persen atau Rp611,60 miliar. Sedangkan di tingkat kabupaten baru terealisasi 22,62 persen atau Rp1.302,32 triliun dan di tingkat kota baru terealisasi 16,09 persen atau Rp317,76 miliar.
Sementara itu, merujuk pada data yang sama, penggunaan BTT untuk Provinsi Sumatera Barat baru sebesar 0,67 persen.
