Himalayapost.id – Pada hari Minggu pagi, mantan Presiden Donald Trump melancarkan serangan verbal terhadap Hakim Pengadilan Distrik Tanya Chutkan melalui unggahan di platform media sosial baru yang ia dirikan, Truth Social. Unggahan tersebut tampaknya mengancam balas dendam kepada mereka yang terlibat dalam persidangan terbarunya.
Ini terjadi beberapa hari setelah Trump muncul di hadapan hakim untuk mengajukan pledoi tidak bersalah atas empat tuduhan federal yang berasal dari penyelidikan Departemen Kehakiman terhadap upayanya yang diduga untuk menggulingkan hasil pemilihan 2020 dan serangan Januari 6 terhadap Capitol.
Dalam unggahan tersebut, Trump secara tegas menyebut Hakim Chutkan sebagai “hakim liberal yang sangat tidak adil” dan mendakwa bahwa hakim tersebut merupakan bagian dari “deep state yang korup”. Dia juga mengklaim bahwa hakim telah menunjukkan “prasangka yang jelas dan tidak profesional” terhadap dirinya, sehingga dia meragukan kemampuan untuk mendapatkan pengadilan yang adil di bawah pengawasannya.
Lebih lanjut, Trump meminta agar Hakim Chutkan digantikan oleh hakim yang lebih netral atau bahkan yang bersimpati terhadap dirinya. Dia mengancam akan “membalas dendam” kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan, termasuk jaksa penuntut, saksi, dan juri. Ancaman balas dendam ini telah menimbulkan keprihatinan dan kontroversi di tengah lingkungan hukum dan masyarakat umum.
Hakim Chutkan, yang telah dilantik oleh Presiden Barack Obama pada tahun 2014, telah memainkan peran penting dalam menangani beberapa kasus terkait serangan Januari 6. Dalam beberapa kasus, hakim federal Distrik Columbia ini telah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman di atas rekomendasi jaksa penuntut, menimbulkan perdebatan mengenai keadilan hukuman dalam kasus-kasus ini.
Selain itu, Chutkan juga pernah menolak upaya Trump untuk melindungi catatan Gedung Putihnya dari komite khusus DPR yang menyelidiki serangan Januari 6. Dalam keputusan yang kontroversial, hakim tersebut dengan tegas menyatakan bahwa “Presiden bukan raja, dan Penggugat bukan Presiden”, menegaskan bahwa kekuasaan mantan presiden tidak dapat digunakan untuk mencegah pengungkapan informasi terkait serangan tersebut.
Unggahan Trump di Truth Social mencerminkan dinamika tegang antara mantan presiden dan sistem hukum, serta penggunaan media sosial sebagai platform untuk melontarkan kritik dan ancaman kepada pihak-pihak yang dianggapnya sebagai lawan politik. Hal ini juga menyoroti dampak dari pembatasan akses Trump ke platform-media sosial besar lainnya sejak insiden kerusuhan Capitol pada Januari 6 yang lalu. (Ly)
