Himalayapost.id – 20 Desember 2023, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan keprihatinannya terkait kedatangan delapan pengungsi etnis Rohingya ke wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara.
“Saya sangat menyesalkan kejadian ini, berarti birokrasi kita telah kecolongan dan harus ditelisik lebih jauh,” kata Muhadjir di ruang media center Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/12/2023).
Ia berharap agar insiden ini tidak terulang, mengingat kedatangan pengungsi Rohingya tak diinginkan dan Indonesia tak terikat dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Muhadjir juga menegaskan, apabila bantuan Kementerian Sosial yang diberikan kepada pengungsi Rohingya melebihi batas wajar akan dihentikan.
Polres Belu, NTT, menangkap delapan pengungsi etnis Rohingya di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur pada Minggu (10/12/2023). Mereka berangkat dari Bangladesh ke Malaysia, kemudian menuju Medan dan berakhir di NTT.
Bahkan, para pengungsi tersebut fasih berbahasa Indonesia dan mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) dengan alamat di berbagai kabupaten di NTT. KTP tersebut dibuat di Medan, Sumatra Utara, dengan membayar Rp300.000 per orang. Kedelapan warga negara asing (WNA) tersebut tiba di NTT untuk mencari pekerjaan dan bukan pengungsi Rohingya yang kabur dari Aceh.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendy menganggap birokrasi di Indonesia kecolongan.
“Tetapi saya termasuk orang yang sangat menyesalkan sampai terjadi. Dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu,” ujar Muhadjir dalam keterangannya, Senin (18/12/2023).
Ia meminta agar aparat penegak hukum menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan KTP palsu untuk para pengungsi Rohingya. Selain itu, Muhadjir juga meminta agar pemerintah daerah di NTT melakukan pendataan ulang terhadap para pengungsi Rohingya yang ada di wilayahnya.
“Pemerintah daerah harus segera mendata ulang para pengungsi Rohingya yang ada di wilayahnya,” tegas Muhadjir.
Ia berharap agar pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan aparat keamanan untuk mencegah terjadinya hal serupa di masa mendatang. (Ly)
