Himalayapost.id, Jakarta- Terkait pembangunan Flyover Sitinjau Luik yang digadangkan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang membuat Anggota Komisi V DPR RI Athari Gauthi Ardi angkat bicara.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu sangat menyayangkan pembangunan tersebut yang hanya baru sekadar wacana dan permintaan dari Pemprov Sumbar kepada pemerintah pusat.
Bahkan katanya, pembangunan flyover jalan lintas Sumatera dengan rute Kota Padang-Arosuka-Solok ini belum dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPR RI untuk tahun anggaran 2023.
“Bahkan saya sendiri juga belum dapat surat permohonannya. ‘Orang itu’ kan klaim, suratnya sudah masuk ke pusat. Saya tidak tahu suratnya kemana? Karena saya di Komisi V dan di Banggar belum ada anggaran untuk flyover itu,” terang Athari dikutip dari arosukapost.com.
“Bahkan katanya bulan Juni 2023 akan dimulai, serta disebutkan sebelum dia lengser proyek itu selesai,” lanjut Athari.
Disebutkannya, flyover bukanlah proyek kecil yang setahun bisa selesai. Anggarannya bukan miliaran, tapi triliunan. “Jadi saya tegaskan akan dimulai Juni 2023, itu bohong. Saya di Komisi V, saya di Badan Anggaran DPR RI, saya katakan belum ada anggaran untuk flyover untuk Sitinjau Laut, jadi jangan bodohi masyarakat saya,” tegas Athari lagi.
Dilanjutkannya, persoalan ini perlu disampaikan agar jangan ada informasi tidak benar yang diterima masyarakat Sumbar, apalagi hanya untuk kepentingan image seseorang. Bahkan sesuai komisinya di DPR RI, dia yang terus menyuarakan pembangunan itu.
“Kalau mau pembuktian, di saat rapat ada videonya saya ngomong terus Sitinjau Laut. Bahkan untuk masalah macet dan longsor pun saya sudah sampaikan ke PUPR, tetapi anggarannya memang belum ada. Silakan, tanya ke PUPR, karena pemerintah pusat masih fokus kepada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan dan pemulihan ekonomi rakyat,” terusnya.
“Bahkan ke perhubungan juga saya sampaikan, makanya sekarang rambu-rambu jalan akan segera dibenahi sesuai dengan tupoksinya, termasuk untuk pemeliharaan jalan,” jelas Athari.
Oleh Athari, bahkan dugaan siasat pembodohan masyarakat demi pencitraan politik dengan wacana pembangunan flyover jalan penghubung Kota Padang ke Kabupaten Solok itu juga dibongkarnya habis.
“Bahkan dia bilang Hutama Karya akan menawarkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bukan begitu sistem KPBU. KPBU itu merupakan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Nah, proyeknya itu yang punya pemerintah. Artinya pemerintah yang menawarkan kepada badan usaha-badan usaha yang ada, nanti ditenderkan, mana yang cocok dan sesuai. Maka itulah badan usaha yang dipilih oleh pemerintah,” tegasnya.
“Jadi tidak bisa Hutama Karya bilang, nanti kami akan KPBU dengan pemerintah. Tidak boleh itu, dari mana dia tahu yang akan mengerjakan. Karena proses tender itu harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka oleh pemerintah. Jadi bukan swasta yang menawarkan proyek, tetapi pemerintah yang menawarkannya,” terang Athari lagi.
Athari juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tokoh masyarakat apalagi sekelas wakil rakyat di DPR RI itu, sebab menyampaikan informasi yang tidak benar kepada masyarakat, menurutnya itu sama saja mempermainkan hati masyarakat demi hasrat politik.
“Ibarat di persepakbolaan, ini ‘offside’ namanya, jadi kepada bapak yang di sana, jangan bohongi masyarakat saya, dengan cerita-cerita yang dia buat sendiri,” kesal Athari.
Kemudian terkait pemberitaan peresmian jalan Tol Sicincin, Athari juga mengatakan bahwa saat ini pembangunannya sedang berlangsung oleh Kementerian PUPR melalui badan usaha (pihak ketiga) karena sebelumnya sempat terhenti.
Kemudian tahun ini, baru dianggarkan kembali untuk pelaksanaan lanjutannya. Karena diketahui jalan Tol Sicincin merupakan hasil dari usulan anggota DPR RI di Komisi V ke pada Kementerian PUPR melalui Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT).
“Jadi sekali lagi bukan peresmian jalan tol, kalau peresmian itu artinya pekerjaan jalan tol itu sudah selesai. Harusnya syukuran saja untuk lanjutan pembangunannya, jadi saran saya, cukuplah, kalau hanya tujuannya untuk menarik simpati rakyat,” tandasnya.
“Saya tidak menampik segala dugaan dramatisir pembodohan yang dilakukan oleh pemilik syahwat kekuasaan dan menebar kebohongan demi popularitas jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Rakyat sudah pintar, jangan dibodohi terus. Apapun kegiatan pemerintah yang tidak akan, atau tidak mungkin dilaksanakan, sebaiknya tidak disampaikan, karena itu hanya PHP (Pemberi harapan palsu) yang hanya akan melukai hati masyarakat,” tutup Athari.