Himalayapost.id, Solok- Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) Tahun 2023 digelar Pemkab Solok, di Gedung Solok Nan Indah, Rabu (9/11/22).
Kegiatan ini dihadiri Bupati Solok Epyardi Asda, Pimpinan DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir, Sekretaris Daerah Medison, Asisten I Drs. Syahrial, Asisten II Syaiful, Asisten III Edytiawarman serta Staf Ahli bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Mulyadi Marcos.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Solok mengatakan APBD tahun 2022 mencapai Rp108 miliar yang bisa digunakan dan akan diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Katanya, eksekutif telah ketok palu dengan DPRD dengan sebanyak 8 fraksi yang sepakat.
Dari dana Rp108 miliar tersebut, bupati mengatakan silakan berembuk untuk digunakan semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan rakyat.
“Kalau kita di Solok, kan, daerah pertanian, wajar kita arahkan kepada pertanian, apakah itu infrastruktur ataupun suprastrukturnya, termasuk juga UKM,” katanya lagi.
Dalam diskusi yang dihadiri para wali nagari tersebut, semua sepakat agar infrastruktur yang pembangunannya akan diutamakan di tahun 2023.
Bupati menyebut, ada beberapa ruas jalan yang akan jadi prioritas. Seperti contoh dari batas Kota Solok sampai Simpang Tanjuang Nan IV, itu wajib di-hotmix pada tahun 2023.
“Untuk daerah lain, saya minta para wali nagari mengusulkan, seperti waktu kunjungan kerja di Tanjuang Bingkuang kemarin, di mana wali nagari dan tokoh masyarakat juga mengusulkan jalan kabupaten mulai dari jalan lingkar Tanjuang Bingkuang ke Koto Sani,” katanya.
“Nah, itukan jalan akses dan itu wajib di-hotmix, walaupun jika dilihat jalan itu tidak harus dirapikan semuanya, artinya spot-spot yang rusak saja,” sambungnya.
“Saya mengarahkan pada tanggal 14 bulan ini Asisten II Syaiful sebagai pimpinan, PU dan tim pendukung lainnya untuk berbicara dengan Kementerian PU dan Bappenas agar dana yang Rp21 miliar itu bisa kita arahkan semuanya ke Tigo Lurah. Karena saya menginginkan daerah Tigo Lurah ini tidak boleh terisolir lagi,” lanjut bupati lagi.
Beberapa usulan datang dari para wali nagari untuk diprioritaskan perbaikan. Namun begitu, bupati meminta Syaiful selaku Asisten II bersama tim untuk mendata dan menghitung anggaran untuk perbaikan tersebut di atas. Artinya, harus mengutamakan daerah yang benar-benar dalam status genting.
Prioritas selanjutnya adalah untuk pertanian berupa Alsintan, pemda menganggarkan sebanyak Rp2 miliar untuk kelompok tani yang sebelumnya sudah tercatat dalam data. Kemudian, pembangunan tower di daerah blank spot seperti Bukit Bais, Pasilihan, Garabak Data, Sungai Abu, dan lainnya dengan anggaran senilai Rp1 miliar untuk 10 titik blank spot.
Terakhir bupati mengatakan, bibit durian, manggis, alpukat, pisang, pepaya dan lainnya juga akan dianggarkan. Termasuk irigasi-irigasi kecil, balai-balai adat, sarana Kesehatan dan pengecoran pasar.
Juga hadir dalam kesempatan tersebut Kepala OPD, camat se-Kabupaten Solok, wali nagari se-Kabupaten Solok, Ketua BPN se-Kabupaten Solok serta tokoh masyarakat.
