Jakarta, Himalayapost.id – Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menuding penetapan status tersangka terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai bentuk politisasi hukum. Dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Selasa (24/12/24).
Ronny menilai kasus ini memiliki motif politik yang terkait dengan sikap partai yang kritis terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Menurut Ronny, tekanan terhadap Hasto semakin terasa setelah PDIP mengambil langkah tegas memecat Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12/24). Pemecatan itu dilakukan karena ketiganya dinilai menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi (MK) guna mendukung pencalonan Gibran sebagai capres di Pilpres 2024.
“Motif politik ini muncul karena sikap tegas PDIP dalam menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, serta penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo,” ujar Ronny.
Ronny juga menuding ada upaya pembunuhan karakter terhadap Hasto melalui pembocoran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya bersifat rahasia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa PDIP tetap menghormati proses hukum dan bersikap kooperatif.
“Kami ingin Republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Sayangnya, yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum,” lanjutnya.
Di sisi lain, Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah tudingan politisasi hukum dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka didasarkan pada kecukupan alat bukti.
“Penetapan ini hasil dari pengumpulan bukti yang dilakukan secara independen. Penyidik yakin dengan kecukupan alat bukti yang ada,” ujar Setyo dalam jumpa pers di Gedung KPK.
Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024. Ia diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar caleg PDIP Harun Masiku dapat mengisi posisi tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan tokoh-tokoh penting dan menguak dinamika politik yang memanas menjelang Pilpres 2024. (red)
