Himalayapost.id – Tudingan bagi minyak goreng yang sarat akan kepentingan dari masalah kampanye politik. Bahasan mengenai sembako yang satu ini tampaknya makin memanas dari hari kehari.
Tidak heran jika akhirnya banyak yang menaruh curiga dan juga menebak maksud tujuan. Mana yang benar-benar membagi tanpa ada maksud terselubung di belakangnya.
Bagi Minyak Goreng yang Sarat Kepentingan Kampanye Politik
Ketika Menteri Perdagangan Zulhas mendapatkan isu dari tudingan ini. Pasalnya dirinya tampak menggandeng sang putri dan bahkan partai politik yang menjadi wadahnya selama ini.
Sudah terungkap bahwa para pengamat politik langsung menangkal tudingan ini. Para pejabat tampaknya selalu melakukan tindakan seperti ini secara berulang.
Memulai mencari peluang dan menempatkan diri ketika ada momen seperti ini. Maka dari itu perhatikan bahwa kepentingan seperti ini jelas membawa arah kampanye seperti ini.
Isu Gunakan Fasilitas Negara untuk Partai Politik
Tidak hanya berhenti pada pembagian minyak goreng yang tengah alami kenaikan harga saja. Bahkan terungkap bahwa sejak kedatangannya tersebut memberikan fakta bahwa memang menggunakan berbagai fasilitas Negara untuk melancarkan adanya kepentingan dari Parpol yang ia duduki kini.
Hal ini memicu berbagai cuitan dari warganet yang cukup menebak arah dari tindakan tersebut. Berkembangnya digital tentu membentuk masyarakat kritis dan tentu saja membantu informasi berputar lebih cepat daripada dahulu.
Pemicu seperti ini jelas memberikan fakta baru yang mulai mudah diakses dan masyarakat ketahui. Jadi tidak heran jika banyak yang aware akan masalah politik tanah air yang sedang tidak baik-baik saja.
Polemic Rangkap Jabatan
Terungkap juga bahwa mereka mendapat kan isu adanya niatan untuk merangkap jabatan. Hal ini jelas mélangar peraturan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 mengenai Kementerian.
Isinya menjelaskan bahwa ketika Pejabat Publik yang sedang berada di masa periodenya jelas akan mendapatkan larangan untuk memiliki jabatan lain. Bahkan dalam sebuah perusahaan swasta dan bahkan organisasi yang mendapatkan biaya dari APBN atau APBD.
Tudingan bagi minyak goreng yang sarat kepentingan kampanye politik ini jelas sekali. Tidak heran jika banyak yang mulai ikut menyoroti Menteri yang satu ini.